PALU, Rajawalinet.co – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi membuka Diskusi Harmonisasi dan Kolaborasi Kemitraan Multipihak/Mitra Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Launching Aplikasi Berani Kompak 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Nagana, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (10/11/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna strategis sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Dunia tidak lagi bekerja dengan pola government alone, tetapi governance together. Pemerintah memimpin, namun semua pihak berkontribusi,” tegas Wakil Gubernur.
Ia menyambut baik keterlibatan berbagai unsur dalam diskusi, mulai dari pemerintah daerah, lembaga mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga pelaku dunia usaha. Menurutnya, kolaborasi multipihak kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Wagub menjelaskan bahwa penyusunan RPRKD tidak hanya selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi juga mendukung komitmen global dalam pengendalian emisi. Pembangunan rendah karbon, lanjutnya, mencakup tiga aspek penting: pertumbuhan ekonomi tanpa merusak alam, kesejahteraan masyarakat yang inklusif, serta investasi yang ramah lingkungan.
“Sulawesi Tengah kaya sumber daya, namun tanpa prinsip keberlanjutan, kekayaan itu bisa berubah menjadi kerentanan. Karena itu, kita harus menata ulang pola pembangunan dari eksploratif menjadi transformatif,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga meluncurkan Aplikasi Berani Kompak (Berani Kolaborasi Multipihak/Mitra Pembangunan – CSR). Aplikasi ini merupakan inovasi baru dalam memperkuat koordinasi dan transparansi program pembangunan multipihak di Sulawesi Tengah.
Aplikasi Berani Kompak memungkinkan pemetaan program, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan secara digital dan terintegrasi, sehingga seluruh proses dapat dipantau secara terbuka.
“Dengan aplikasi ini, kolaborasi tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Ini bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan akuntabel,” jelas Wagub.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketimpangan wilayah, hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kita membutuhkan energi kolektif. Ruang kolaborasi seperti hari ini sangat strategis — bukan hanya untuk koordinasi, tetapi juga untuk membangun kemitraan yang saling menguatkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Ir. Subhan Basir, ST., M.Proj.Mg., MT., selaku Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia.
Kegiatan ini menjadi wadah pertemuan forum multipihak di tingkat provinsi untuk memetakan kebutuhan data dan kebijakan dalam penyusunan dokumen RPRKD, sekaligus menjembatani berbagai tantangan dalam pembangunan berkelanjutan.
Turut hadir Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Wayan Apriani, SKM., M.Epid., serta perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, akademisi, pelaku CSR, dan mitra pembangunan lainnya.
