Palu, rajawalinet.co – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mendorong reformasi dan inovasi dalam sistem perizinan dan penanaman modal di seluruh wilayah provinsi. Melalui rapat virtual bersama seluruh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten/kota se-Sulteng, Jumat (9/5/2025), ia menekankan pentingnya digitalisasi layanan untuk menarik investor dan menjaga integritas pelayanan.
Dalam rapat yang turut dihadiri Kepala DPMPTSP Provinsi Rifani, Gubernur Anwar menyampaikan apresiasinya atas tingginya nilai investasi yang terus mengalir ke Sulteng. Sejak 2013, geliat investasi tumbuh pesat, terutama dari sektor industri pengolahan nikel yang menjadikan Sulteng sebagai primadona ekonomi nasional.
“Ini anugerah dan hasil kerja keras semua pihak. Tapi kita tidak boleh puas, pelayanan harus makin cepat dan nyaman,” ujarnya.
Mengutip sistem perizinan daring di Turki sebagai contoh, Anwar mendorong agar inovasi serupa diterapkan di Sulteng. Ia menekankan bahwa investor, baik dari luar negeri maupun lokal, memerlukan kecepatan, kenyamanan, dan jaminan hukum dalam berinvestasi.
“Investor itu datang bawa uang, yang mereka butuh pertama adalah kenyamanan. Kalau bisa urus izin dari rumah, kenapa harus ke kantor?” tegasnya.
Namun, Gubernur juga mengingatkan bahaya pemalsuan dokumen yang kian marak. Ia mencontohkan kasus di Morowali, di mana perusahaan memanfaatkan dokumen rekomendasi palsu untuk mengambil air baku.
“Jangan main-main. Verifikasi setiap dokumen sebelum terbitkan izin. Kalau perlu, telepon langsung kepala dinas terkait,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Anwar menyarankan penguatan sistem aplikasi digital dengan keamanan tinggi untuk mencegah pemalsuan serta mempercepat alur perizinan. Ia juga menekankan perlunya koordinasi menyeluruh antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Setiap izin dari provinsi harus diketahui kabupaten. Jangan sampai ada miskomunikasi. Kita ini satu pemerintahan, beda kewenangan saja,” jelasnya.
Gubernur pun berencana turun langsung ke kabupaten/kota bersama jajaran kepala dinas provinsi guna menyinkronkan program lintas wilayah. Tujuannya agar anggaran terbatas bisa dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat Sulteng.
“Gubernur, bupati, dan wali kota itu sama-sama bekerja untuk rakyat. Mari kita duduk bersama, selaraskan program,” tutupnya.
