Palu, rajawalinet.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) kian serius dalam mengelola anggaran daerah. Kini, efisiensi anggaran tidak lagi hanya menjadi rekomendasi, melainkan telah ditetapkan sebagai indikator penting dalam evaluasi capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di samping tingkat serapan anggaran.
Penekanan pada efisiensi ini menjadi krusial dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi tetap sehat hingga akhir tahun anggaran.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M.M., dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Seluruh Jenis Belanja serta Pemenuhan pada Aspek Efektivitas, Efisiensi, dan Sumber Pendanaan Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025. Acara penting tersebut berlangsung di Aula BPKAD Sulteng pada Kamis (3/7).
“Kita harus bisa memilih dan memilah skala prioritas,” tegas Sekprov Novalina, menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam setiap pengeluaran. Sebagai langkah konkret pengendalian belanja, Sekprov menginstruksikan agar rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi sebisa mungkin dikurangi, terutama jika manfaatnya dinilai tidak signifikan.
Sebagai gantinya, Novalina berharap OPD dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya media komunikasi virtual seperti Zoom, untuk melakukan koordinasi dari jarak jauh. “Optimalkan IT dalam koordinasi dan konsultasi,” sebutnya sebagai solusi cerdas dan efisien di era digital ini.
Selain itu, untuk mengontrol perjalanan dinas, Sekprov Novalina mengingatkan kembali bahwa setiap pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sulteng harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur dan Sekretaris Provinsi. Prosedur ini diterapkan untuk memastikan urgensi dan kebutuhan riil dari setiap perjalanan dinas yang diajukan.
“Kalau tidak urgen tidak usah dilakukan,” tegasnya memperingatkan, menunjukkan ketegasan dalam memangkas pengeluaran yang tidak esensial.
Pengendalian belanja ini diyakini akan menciptakan keseimbangan harmonis antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga dapat menghindarkan provinsi dari risiko defisit anggaran. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulteng untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.
Dalam FGD tersebut, Sekprov Novalina turut didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang merangkap Plt. Kepala BPKAD Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat administrator dan pengawas dari tiap OPD di lingkup provinsi, yang diharapkan dapat mengimplementasikan arahan ini di unit kerja masing-masing.
