PALU, Rajawalinet.co – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, melontarkan kritik keras kepada PT Vale Indonesia Tbk. Ia mendesak pemerintah provinsi dan pusat bertindak tegas agar Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi wilayah eksploitasi tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang adil.
Safri menyoroti lambannya pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) di Morowali. Ia menilai perusahaan tidak membuka perkembangan proyek tersebut secara transparan kepada publik.
“Jangan jadikan Sulteng sekadar ladang eksploitasi. Kalau komitmen membangun smelter itu serius, tunjukkan progresnya secara terbuka. Publik berhak tahu sudah sampai di mana realisasinya,” ujar Safri, Rabu (4/3/2026).
Selain itu, ia mempertanyakan skema bagi hasil di Blok 1. Safri mengamati praktik pengiriman bijih nikel (ore) ke Sorowako, Sulawesi Selatan, dan menilai kondisi itu berpotensi mengurangi pendapatan daerah Sulawesi Tengah.
“Berapa sebenarnya yang kembali ke Sulteng dari Blok 1 itu? Jangan sampai daerah penghasil hanya jadi penonton di tanah sendiri sementara nilai tambahnya dibawa keluar,” tegasnya.
Safri juga menyoroti kerja sama Vale dengan GEM Co., Ltd dalam proyek High-Pressure Acid Leaching (HPAL) di Sambalagi. Ia meminta audit menyeluruh terhadap proyek tersebut, mengingat rekam jejak GEM yang pernah dikaitkan dengan insiden lingkungan di entitas lain, termasuk kasus longsor limbah (tailing) di PT QMB.
Menurut Safri, proyek industri nikel di Morowali tidak boleh mengabaikan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan demi mengejar produksi. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan tenaga kerja dan pengusaha lokal dalam rantai pasok, karena sumber daya manusia Sulawesi Tengah dinilai sudah mumpuni.
Menutup pernyataannya, Safri meminta Gubernur Sulawesi Tengah memperkuat posisi tawar di hadapan investor. Ia berharap industrialisasi di Morowali tidak meninggalkan beban ekologis dan sosial bagi generasi mendatang, melainkan menghadirkan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
