PALU, Rajawalinet.co – Anggaran pendidikan gratis Rp367 miliar yang kini dikucurkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ternyata lahir dari luka masa lalu Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.
Hal itu diungkap Gubernur saat menjadi pemateri kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Luwuk, Kabupaten Banggai, Rabu (4/11).
Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Anwar Hafid blak-blakan pernah menjadi buruh bongkar muat demi bisa kuliah karena keterbatasan ekonomi keluarga.
Pengalaman pahit itulah yang kemudian ia konversi menjadi kebijakan populis lewat program Berani Cerdas.
“Program Berani Cerdas ini alokasi anggarannya telah mencapai Rp367 miliar, bersumber dari APBD Sulteng,” kata Anwar Hafid.
Ia menegaskan, dirinya tidak ingin penderitaan serupa dialami generasi muda Sulteng saat ini.
“Saya tidak mau ada anak Sulteng yang merasakan penderitaan saya. Orang tua setengah mati kalau anaknya sudah minta uang untuk bayar uang kuliah,” ungkapnya.
Namun, dalam kuliah umum tersebut, mantan Bupati Morowali dua periode itu tidak hanya bicara soal akses pendidikan. Ia menitipkan pesan keras soal krisis karakter.
Menurutnya, gelar akademik setinggi apapun akan kehilangan makna jika tidak ditopang akhlak yang baik.
“Biar gelarnya profesor, tapi kalau tidak punya akhlak, tidak akan ada orang yang meliriknya,” tegas Anwar.
Gubernur Sulteng itu merinci dua karakter moral yang wajib dimiliki mahasiswa. Pertama, kejujuran sebagai modal utama membangun kepercayaan publik. Kedua, kerendahan hati agar tetap dihargai meski ilmu dan jabatan menjulang tinggi.
Ia menambahkan, karakter moral harus berjalan seiring dengan karakter kinerja, yakni kesungguhan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
“Gelar tinggi itu penting, tetapi akhlak, kejujuran, dan kerendahan hati jauh lebih menentukan bagaimana seseorang dihargai dalam kehidupan,” simpulnya.
Kuliah umum tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Sulteng Ir. Sry Nirwanti Bahasoan, Rektor Unismuh Luwuk Dr. Sutrisno K. Djawa, S.E., M.M., jajaran Wakil Rektor, para Dekan, serta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng.
