PALU, Rajawalinet.co — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan rehabilitasi Taman Budaya rampung pada 2027. Kepala Dinas Kebudayaan Sulteng, Andi Kamal Lembah, menegaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang seni dan kebudayaan di Palu.
“Pemanfaatan lahan seluas 2,1 hektare ini akan difokuskan untuk tiga hal. Pertama, pembangunan Balai Pelestarian Kebudayaan. Kedua, rehabilitasi berat gedung pertunjukan tertutup. Dan ketiga, pembangunan gedung pertunjukan terbuka di bagian belakang,” kata Andi Kamal dalam Dialog Recovery Taman Budaya, Minggu (28/9/2025).
Ia menjelaskan, hasil kunjungan bersama Kementerian Kebudayaan dan BPK Wilayah 18 pekan lalu menunjukkan struktur bangunan masih kuat.
“Mereka merekomendasikan untuk dijadikan rehabilitasi berat. Ini kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” tambahnya.
Andi Kamal juga memastikan status tanah Taman Budaya sudah aman.
“Dari 3,5 hektare, kini tersisa 2,1 hektare. Sudah tidak ada lagi pihak luar yang bisa mengklaim,” ujarnya.
Selain itu, Dinas Kebudayaan yang berdiri sejak 2023 hingga kini belum punya kantor definitif.
“Kami masih menumpang di Museum Sulteng. Padahal PP Nomor 66 melarang ada kantor lain selain museum. Karena itu, Bapak Gubernur merekomendasikan kami menempati Taman Budaya,” jelasnya.
Andi Kamal menargetkan pembangunan dimulai 2026. “Insya Allah, 2027 sudah bisa dimanfaatkan. Perasaan seniman di Palu dan Sulteng tentu akan lega,” ucapnya.
Ia juga membeberkan program Berani Harmoni yang akan mengembangkan Hutan Pelotai sebagai kawasan budaya.
“Di sana akan ada rumah adat, pasar seni, dan ruang kreasi lainnya. Jadi bukan hanya di Taman Budaya, tapi juga di hutan kota,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan Sulteng, Ansari, menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap peristiwa kebudayaan berbasis bencana.
“Bencana besar di Sulteng bukan hanya dirasakan daerah, tapi juga dunia. Itu bisa menjadi sumber pengetahuan, berkesenian, dan kebudayaan. Sayangnya, pemerintah daerah belum hadir penuh dalam kegiatan tahunan seperti ini,” tegasnya.
Ansari juga menilai perlunya museum bencana dan event seni berskala nasional.
“Kita belum punya pameran nasional atau pertunjukan teater nasional yang rutin. Padahal, seniman kita punya karya luar biasa. Mereka butuh ruang khusus, bukan sekadar dipamerkan di kantor gubernur saat HUT provinsi,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu segera menetapkan kepengurusan Dewan Kesenian Sulteng.
“Kami sering ditanya kementerian, siapa dewan kesenian yang resmi. Sampai sekarang belum ada kesepakatan yang jelas,” pungkasnya.
