MOROWALI UTARA, Rajawalinet.co – Polemik keberadaan PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), anak perusahaan raksasa sawit PT Astra Agro Lestari (AAL), kembali menyeruak. Meski kawasan Blok Alfa, Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara telah disegel oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), aktivitas produksi perusahaan disebut-sebut tetap berjalan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan masyarakat, apakah perusahaan sawit benar-benar kebal dari hukum, atau justru aparat penegak hukum yang kurang tegas?
Ketua Forum Perjuangan Masyarakat Mori Utara (FPMMU), Allan Billy Graham, menilai tindakan PT RAS bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ia menegaskan, langkah itu bisa dikategorikan sebagai sikap menantang negara.
“Sudah disegel karena terbukti beroperasi tanpa HGU, tapi mereka tetap produksi. Ini bukan hanya melanggar aturan, tapi sudah melawan negara,” ujar Allan.
Sikap keras pemerintah sebenarnya sudah berkali-kali disuarakan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menegaskan tidak akan memberi ruang bagi perusahaan sawit yang menguasai kawasan hutan tanpa izin Hak Guna Usaha (HGU). Untuk menegakkan komitmen itu, Satgas PKH dibentuk sebagai garda depan penertiban.
Namun kenyataan di lapangan seolah menunjukkan hal berbeda. PT RAS tetap beroperasi meski sudah disegel. Kondisi ini membuat FPMMU mengambil langkah tegas. Allan memastikan pekan depan pihaknya akan melaporkan kasus ini langsung ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI.
“Kalau Satgas PKH tidak berani bertindak, kami siap menggelar aksi besar-besaran di depan Kejaksaan Agung. Wibawa negara harus ditegakkan,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, manajemen PT Astra Agro Lestari melalui Media & Public Relation Analyst, Muh. Husni yang dikonfirmasi redaksi Sabtu (6/9), belum memberikan klarifikasi.
Kasus ini menjadi perhatian publik, bukan hanya karena menyangkut kelestarian kawasan hutan, tetapi juga menyangkut wibawa hukum di Indonesia. Masyarakatpun bertanya-tanya, apakah aparat benar-benar berani menindak perusahaan raksasa perkebunan yang kerap disebut memiliki “tembok kekebalan hukum”?
