PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong terus meningkatkan komitmen dalam mencegah korupsi dengan menggelar rapat Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKAD) pada area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Rapat ini berlangsung di Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (17/03/2025), dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran.
Dalam kesempatan tersebut, Zulfinasran menegaskan pentingnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, MCP menjadi instrumen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Melalui rapat dan koordinasi ini, diharapkan seluruh OPD semakin memahami aspek, sasaran, serta indikator MCP pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan begitu, kita dapat membangun sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi,” ujar Zulfinasran.
Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan program IPKAD harus memiliki tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir. Hal ini dilakukan agar setiap tahapan berjalan selaras dan tidak terjadi ketidaksesuaian dalam implementasi.
“Setiap tahapan harus dilakukan secara sistematis dan transparan. Ini penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai kepala OPD dan perwakilan dari instansi terkait, seperti Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, diharapkan IPKAD dapat menjadi alat efektif dalam meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pemerintah daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong
