PARIGI MOUTONG Rajawalinet.co – Banjir bandang yang menerjang Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Rabu (26/8/2026) dini hari, mendorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bergerak cepat melakukan penanganan di lapangan. Banjir yang terjadi sekitar pukul 01.00 WITA tersebut menyebabkan sejumlah rumah warga terdampak. Hingga pemeriksaan awal, sebanyak 12 rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase bersama unsur Forkopimda dan sejumlah kepala OPD terkait turun langsung ke lokasi sekitar pukul 13.00 WITA. Kehadiran pemerintah daerah difokuskan pada penanganan darurat sekaligus mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
Erwin meminta posko penanganan segera dibentuk sebagai pusat koordinasi, pendataan korban, serta penerimaan dan distribusi bantuan. Warga yang mengungsi ke rumah keluarga juga diminta segera didata agar kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara tepat sasaran.
“Kita harus bergerak cepat. Pendataan masyarakat terdampak harus dilakukan secara menyeluruh,” tegas Erwin.
Pemkab juga menyiapkan pengerahan alat berat untuk membersihkan material berupa kayu dan lumpur yang terbawa arus. Alat berukuran lebih kecil akan diprioritaskan untuk menjangkau kawasan permukiman yang sulit dimasuki mesin berukuran besar.
Selain pembersihan, normalisasi aliran sungai menjadi perhatian. Dinas PUPR diminta memetakan kondisi wilayah menggunakan drone untuk menentukan langkah penanganan yang paling aman dan efektif. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat agar penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) dapat dilakukan sesuai ketentuan untuk mendukung penanganan bencana.
Erwin mengingatkan ancaman banjir susulan apabila hujan kembali turun. Ia juga menyinggung dugaan keterkaitan antara kondisi pascakebakaran hutan dan lahan dengan material yang terbawa aliran air. Untuk mempercepat pembersihan, sekitar 50 sekop disiapkan. Personel Batalyon 873 turut membantu proses penanganan, terutama di titik yang tidak dapat dijangkau alat berat.
Kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan balita menjadi perhatian khusus dalam pendataan dan penyaluran bantuan. Pemerintah daerah memastikan penanganan dipusatkan pada keselamatan warga serta pemulihan kondisi lingkungan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas.
