PARIGI MOUTONG,Rajawalinet.co – Gelombang aspirasi perangkat desa mengemuka di Kabupaten Parigi Moutong. Senin (1/12/2025), puluhan perangkat desa yang tergabung dalam APDESI Parigi Moutong turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka atas lambatnya pencairan Dana Desa Tahap II serta keberatan terhadap aturan baru yang dinilai memberatkan proses administrasi desa.
Namun di balik lantangnya suara tuntutan, satu hal tetap terjaga: situasi keamanan yang kondusif. Polres Parigi Moutong memastikan seluruh rangkaian aksi berjalan tertib dan humanis, dengan pengawalan langsung Kabag Ops Kompol Henry Burhanuddin bersama puluhan personel gabungan.
Aksi dimulai dari halaman Kantor Dinas PMD pada pukul 09.15 Wita. Sekitar 90 perangkat desa membawa pamflet berisi penolakan terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025, yang dianggap memperlambat penyaluran anggaran desa serta berdampak pada terhentinya sejumlah layanan pemerintahan, terutama terkait pembayaran honor tenaga pendukung desa seperti Guru PAUD, Guru Ngaji, Imam Desa, kader, hingga Linmas.
Dari Dinas PMD, massa berjalan kaki menuju Kantor Bupati Parigi Moutong. Di lokasi ini, beberapa kepala desa kembali menyampaikan keresahan mereka terkait tertundanya pembayaran hak-hak masyarakat desa akibat terhambatnya pencairan dana.
Sekretaris Daerah Sulfinasran menjadi pejabat pertama yang menerima aspirasi tersebut sebelum Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, S.E., hadir sekitar pukul 11.05 Wita. Bupati menjelaskan bahwa proses pencairan Dana Desa terus diupayakan. Hingga hari itu, 58 desa telah menerima dana, sementara 220 desa masih menunggu penyelesaian proses pencairan.
Pemda, kata Bupati, sedang menyiapkan langkah alternatif, termasuk penyiapan dukungan anggaran melalui APBD untuk mengurangi beban desa sembari menunggu realisasi dari pemerintah pusat.
“Kami terus mencari solusi tercepat agar pelayanan masyarakat di desa tidak terhambat,” ujarnya.
Sebelum bertemu pemerintah daerah, massa APDESI terlebih dahulu menggelar audiensi di Kantor DPRD Parigi Moutong. Ketua DPRD Drs. Alfres M. Tonggiroh, M.Si menyimak langsung delapan tuntutan yang diajukan, mulai dari penolakan PMK 81/2025 hingga perbaikan pelayanan administrasi di Dinas PMD.
Hingga aksi berakhir pukul 12.00 Wita, seluruh kegiatan berlangsung aman. Polres Parigi Moutong menurunkan 31 personel Polri, ditambah 5 personel TNI dan 20 personel Satpol PP. Pengamanan dilakukan tanpa insiden, mengedepankan pendekatan humanis demi menjaga ruang demokrasi tetap terbuka.
Kabag Ops Kompol Henry Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas kedewasaan peserta aksi. “Kami selalu hadir dengan pengamanan humanis agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan sesuai aturan,” tegasnya.
Polres berharap sinergi pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat semakin kuat demi percepatan pencairan Dana Desa serta kelancaran pelayanan publik di seluruh wilayah Parigi Moutong.Aksi Damai APDESI Berlangsung Tertib, Pemda Siapkan Solusi Cepat Dana Desa
