Parigi Moutong, rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan dukungannya terhadap program nasional pembangunan perumahan di wilayah perdesaan. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Syamsu Najamudin, saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan secara virtual dari Ruang Rapat Bupati, 29 April 2025.
Rakortek yang digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri tersebut menjadi forum strategis membahas sinkronisasi program pembangunan kawasan perdesaan secara nasional. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan dibuka resmi oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.
Dalam sambutannya, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa target pembangunan 3 juta rumah secara nasional akan dikejar hingga terealisasi pada tahun 2026. Namun, ia menekankan bahwa APBN 2025 masih merupakan kelanjutan dari masa pemerintahan sebelumnya, sehingga alokasi untuk sektor perumahan masih terbatas, yaitu sebesar Rp850 miliar yang difokuskan pada renovasi 35.000 unit rumah.
“APBN 2025 adalah warisan Presiden ke-7, Pak Jokowi. Sementara kebijakan fiskal era Presiden Prabowo akan mulai dibahas pada 16 Agustus 2025 dan berlaku untuk anggaran tahun 2026,” ujar Fahri.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah agar bersiap menyambut program besar tersebut, khususnya dalam menyiapkan data, lokasi prioritas, dan dukungan lintas sektor.
Mewakili Pj Bupati Parigi Moutong, Syamsu Najamudin menyampaikan kesiapan daerahnya untuk berkontribusi aktif. Ia menilai Rakortek ini penting sebagai sarana memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan hunian layak di kawasan perdesaan.
“Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendukung penuh kebijakan ini. Kami melihat program perumahan perdesaan bukan hanya sebagai solusi kebutuhan tempat tinggal, tapi juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat desa,” jelas Syamsu.
Ia juga berharap sinergi lintas sektor dan lintas lembaga semakin diperkuat, agar kualitas permukiman desa dapat meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah melalui perangkat teknis akan terus berkoordinasi untuk memastikan kesiapan administratif dan teknis dalam menyambut alokasi anggaran perumahan tahun 2026.
