OSO Kukuhkan Pengurus DPP Hanura 2024–2029, Tekankan Kebangkitan dan Tolak Politik Uang

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO/Foto: Partai Hanura.

Jakarta, rajawalinet-co – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menegaskan tekadnya untuk membawa Partai Hanura bangkit dan kembali menjadi suara rakyat. Hal ini disampaikan OSO dalam acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura periode 2024–2029 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (26/4/2025) malam.

“Hari ini bukan sekadar seremoni, hari ini adalah pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2024–2029. Ini adalah pengukuhan tekad, bahwa kita, Partai Hati Nurani Rakyat yang lahir pada 21 Desember 2006, belum selesai,” kata OSO di hadapan ratusan kader yang hadir.

Dalam sambutannya, OSO meminta jajaran pengurus yang baru dikukuhkan untuk mempersiapkan diri menjalankan tugas besar, yakni mewakili suara rakyat dari seluruh penjuru Indonesia.

“Kepada para pengurus yang baru saja dikukuhkan, tugas kalian tidaklah ringan, tetapi kalian tidak sendirian. Kalian mewakili jutaan suara hati rakyat yang ingin didengarkan, yang ingin dibela, yang ingin diperlakukan adil,” ujarnya.

OSO juga menegaskan bahwa Partai Hanura tidak akan tunduk pada praktik politik uang maupun mengejar popularitas semu. Ia menekankan komitmen partai untuk memperjuangkan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah Indonesia.

“Hanura menolak ketimpangan, Hanura menolak kesenjangan. Hanura berdiri di barisan rakyat, dan itu sebabnya kita bangkit. Kita tidak akan tunduk pada politik uang atau popularitas semu, karena kita berdaya lahir dari hati nurani untuk sampai ke hati rakyat,” tegas OSO.

Tema pengukuhan kali ini, ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’, menurut OSO, mencerminkan visi besar Hanura untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

“Itulah kekuatan kita. Dan itulah semangat kita,” tutup OSO.

Acara pengukuhan ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Mahfud MD, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.