MOROWALI, Rajawalinet.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memetakan berbagai tantangan strategis dalam pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Fokus pembahasan tidak hanya menyangkut Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga penanganan anak tidak sekolah hingga penguatan ketahanan pangan di tengah tekanan efisiensi anggaran daerah.
Isu tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2026 yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Gedung Serbaguna Matano, Kabupaten Morowali, Kamis (13/5/2026).
Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan posisi pemerintah daerah saat ini memiliki tanggung jawab strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh program prioritas nasional benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
“Hari ini saya tidak hanya berdiri sebagai gubernur, tetapi juga mewakili pemerintah pusat di daerah. Fokus kita adalah memastikan program Asta Cita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid di hadapan para kepala daerah dan jajaran perangkat pemerintah.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memang berdampak terhadap ruang fiskal daerah. Namun, di sisi lain, program prioritas nasional justru menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat jika dijalankan secara maksimal dan tepat sasaran.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi faktor utama agar seluruh program dapat berjalan efektif di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.
“Program nasional ini menjadi kekuatan penting bagi daerah. Karena itu, sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus diperkuat agar seluruh program berjalan tepat sasaran,” katanya.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga menekankan bahwa rapat koordinasi bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Menurutnya, pertemuan itu menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika global, termasuk dampak perang internasional dan fluktuasi harga minyak dunia yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.
“Keberadaan kita di Morowali hari ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya menyatukan kekuatan menghadapi dinamika global dan kebutuhan reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Selain membahas tantangan fiskal, Anwar Hafid turut menyoroti sejumlah program prioritas Presiden RI yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Di antaranya Program Koperasi Desa Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Khusus untuk program MBG, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mempercepat penguatan layanan melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, dari target 307 unit SPPG, sebanyak 228 unit atau sekitar 74,26 persen telah beroperasi. Layanan tersebut telah menjangkau sekitar 900 ribu siswa di kurang lebih 13 ribu sekolah yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah.
Program itu juga dinilai memberi dampak ekonomi baru bagi masyarakat karena melibatkan lebih dari 10 ribu relawan di berbagai kabupaten dan kota.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas pemerintahan guna memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
