KTP Bisa untuk Berobat, Tapi Tunggakan BPJS Tetap Harus Lunas

Melalui program Berani Sehat, pemerintah berharap tidak ada lagi warga Sulteng yang terhambat mengakses layanan kesehatan.
Melalui program Berani Sehat, pemerintah berharap tidak ada lagi warga Sulteng yang terhambat mengakses layanan kesehatan.

Palu, rajawalinet.co – Program Berani Sehat yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi angin segar bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Cukup dengan menunjukkan KTP, warga Sulteng kini bisa mendapatkan pelayanan medis, termasuk di rumah sakit, meski kartu BPJS tidak aktif. Namun, penting dipahami bahwa peserta tetap berkewajiban melunasi tunggakan iuran BPJS, meskipun tidak dikenakan denda.

Hal ini ditegaskan oleh dr. Angelina Rantung, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Palu. Ia menjelaskan bahwa peserta Berani Sehat tetap tercatat sebagai anggota aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan meskipun kartu otomatis aktif, tunggakan tetap harus dicicil melalui program rehab iuran yang tersedia di aplikasi JKN Mobile.

“Peserta tetap wajib menyelesaikan tunggakan melalui cicilan. Tidak ada denda, tapi tagihan tetap menjadi tanggung jawab pribadi,” ujar dr. Angelina kepada media, Ahad (27/4).

Adapun bagi peserta JKN yang kartunya masih nonaktif, biaya pengobatan dalam program Berani Sehat akan ditanggung langsung oleh Pemerintah Provinsi Sulteng, khususnya untuk rawat inap kelas 3. Sedangkan untuk pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS), pelayanan kesehatan tetap gratis dan ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing.

Direktur RSUD Undata Palu, drg. Herry Mulyadi, menyambut positif program ini. Ia menilai, langkah pemerintah sangat membantu masyarakat yang kesulitan akses layanan kesehatan, khususnya yang berasal dari kalangan kurang mampu.

Namun ia menegaskan, tanggungan pemerintah dalam program ini hanya mencakup layanan rawat inap kelas 3. Jika peserta memilih naik kelas ke perawatan kelas 1 atau VIP, maka biaya sepenuhnya menjadi tanggungan pribadi.

“Kalau peserta BPJS kelas 1 atau 2 ingin tetap masuk program Berani Sehat, tetap dilayani hanya di kelas 3. Pemerintah hanya menanggung kelas 3, jadi kalau mau naik kelas, bayar sendiri,” jelas drg. Herry.

Ia juga menyampaikan bahwa sebelum program ini resmi berjalan, RSUD Undata sudah kerap memberikan layanan gratis kepada masyarakat kurang mampu.

Melalui program Berani Sehat, pemerintah berharap tidak ada lagi warga Sulteng yang terhambat mengakses layanan kesehatan. Namun di sisi lain, masyarakat tetap diajak bertanggung jawab dengan menyelesaikan kewajiban iuran BPJS agar keberlanjutan sistem jaminan kesehatan tetap terjaga.

Sumber : media.alkhairaat.id