PARIGI MOUTONG, Rajawalinet.co – Desa Kota Raya Selatan di Kabupaten Parigi Moutong mendapat perhatian khusus dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mendatangi Kantor Desa Kota Raya Selatan, Rabu (11/11/2026), untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Desa Percontohan Anti-Korupsi.
Kehadiran tim KPK dipandang bukan sekadar evaluasi, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat telah diterapkan dalam pelayanan pemerintahan desa.
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase mengatakan, Kota Raya Selatan yang dikenal masyarakat dengan sebutan “Korsel” patut menjadi rujukan bagi desa-desa lain di daerah tersebut. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan. Sistem pemerintahan yang terbuka serta keterlibatan masyarakat harus dibangun sejak tingkat desa. “Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Harus ada pencegahan yang sistematis dan melibatkan seluruh masyarakat,” kata Erwin.
Ia mencontohkan sejumlah inovasi yang telah diterapkan di Kota Raya Selatan, termasuk penggunaan buku tamu elektronik dan sistem pelayanan yang lebih terbuka. Erwin berharap pengalaman desa tersebut dapat ditularkan kepada 208 desa lainnya di Parigi Moutong. Dengan begitu, Desa Kota Raya Selatan tidak berhenti sebagai desa percontohan, tetapi menjadi pusat pembelajaran bagi desa lain.
Ketua Tim Desa Percontohan Anti-Korupsi KPK, Aris Dedy Arham, menegaskan bahwa KPK hadir untuk membangun kolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan sumber daya desa harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
KPK, kata Aris, mengedepankan tiga pendekatan dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan melalui sistem, pendidikan antikorupsi, serta penindakan. “Peran masyarakat sangat penting. Pengawasan dari masyarakat adalah kunci agar praktik yang tidak sehat tidak berakar di lingkungan kita,” ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama pemerintah daerah, perangkat desa serta warga. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen untuk menjaga pemerintahan desa tetap bersih, terbuka dan dapat dipercaya.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
