Palu, rajawalinet.co – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu, 7 Mei 2025. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan disambut hangat oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, yang turut terbang bersama dari Jakarta menggunakan penerbangan komersial.
Kunjungan ini membawa agenda penting terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kedua entitas tersebut berperan vital dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.
Setibanya di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu, pukul 06.25 WITA, rombongan disambut oleh jajaran Pemerintah Provinsi, unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, dan pejabat daerah lainnya, termasuk Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Kepala Badan Kesbangpol Drs. Arfan, M.Si, serta Kabid Anggaran Haris.
Menurut Gubernur Anwar Hafid, kunjungan ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan tata kelola serta transparansi pelayanan publik. “Kami menyambut baik agenda pengawasan ini sebagai langkah memperbaiki sistem dan layanan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” ungkapnya.
Rangkaian kegiatan kunjungan ini mencakup pertemuan intensif antara anggota Komisi II DPR RI, Pemerintah Provinsi, Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah. Diskusi dan evaluasi menyasar efektivitas kebijakan serta tantangan dalam operasional BUMD dan BLUD di wilayah ini.
Turut serta dalam rombongan adalah pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri merangkap Dirjen Keuangan Daerah, Dr. Agus Fatoni, serta Inspektur IV Kemendagri, Andra. Kehadiran mereka memperkuat kualitas pengawasan dan tindak lanjut terhadap hasil kunjungan.
Adapun anggota Komisi II DPR RI yang hadir antara lain Giri Ramanda Kiemas (Fraksi PDIP), Taufan Pawe (Fraksi Golkar), Drs. H. Longki Djanggola, M.Si (Fraksi Gerindra), Muhammad Khozin (Fraksi PKB), serta Aus Hidayat Nur dan Ateng Sutisna (Fraksi PKS).
Kegiatan ini menunjukkan komitmen DPR RI dan Pemerintah Daerah dalam mendorong tata kelola BUMD dan BLUD yang lebih efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
