Jakarta, rajawalinet.co -Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan penjelasan terkait rencana pembentukan kekuatan pertahanan hingga 500 batalyon seperti disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melalui akun media sosialnya. Kemenhan menegaskan bahwa pembentukan tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu singkat, melainkan secara bertahap dan strategis.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, dalam sebuah webinar yang digelar di Jakarta, Kamis (17/4/2025). Ia menjelaskan bahwa unggahan Menhan Sjafrie di Instagram (@sjafrie.sjamsoeddin) perlu dipahami sebagai visi jangka panjang dalam membangun kekuatan pertahanan nasional.
“Jadi memang untuk 500 batalyon itu tidak mungkin dalam waktu singkat, waktu untuk membentuk satu batalyon itu butuh proses,” ujar Brigjen Frega.
Menurutnya, Kemenhan saat ini tengah fokus pada pembentukan 100 batalyon teritorial pembangunan sebagai tahap awal. Batalyon-batalyon tersebut tidak sepenuhnya dibentuk dari satuan baru, melainkan berasal dari kompi-kompi terpisah yang ada di TNI Angkatan Darat dan di-upgrade menjadi batalyon.
“Nah, kompi-kompi terpisah ini di-upgrade menjadi batalyon. Di mana nantinya namanya batalyon teritorial pembangunan,” lanjutnya.
Brigjen Frega menekankan bahwa tujuan pembentukan batalyon ini bukan semata-mata untuk fungsi tempur, melainkan juga untuk mendukung ketahanan nasional dalam situasi darurat, baik perang maupun non-perang. Salah satu peran pentingnya adalah memastikan keberadaan lumbung-lumbung logistik strategis.
“Adanya perubahan iklim, pemanasan global, dampaknya bukan hanya pada naiknya permukaan air laut, tetapi juga pada ketahanan pangan dan perubahan musim,” jelasnya.
Ia menambahkan, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih mengandalkan impor pangan, padahal kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar negara yang harus dijamin ketersediaannya.
Pernyataan tersebut memperjelas maksud unggahan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya menyampaikan rencana pembangunan hingga 500 batalyon dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Brunei Darussalam, Dato Paduka Seri Awang Haji Halbi.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat pertahanan negara yang adaptif terhadap tantangan zaman, baik dari sisi militer maupun nonmiliter.
