PALU, Rajawalinet.co — Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Sulawesi Tengah Tahun 2025 serta Forum Bisnis HIPKA yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus HIPKA se-Sulawesi Tengah. Acara berlangsung di Hotel Santika Palu, Sabtu (1/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekjen BPP HIPKA Ahmad Muntaha, Ketua HIPKA Sulteng Demisioner Yunan Lampasio, unsur Forkopimda, sejumlah Kepala OPD Pemprov Sulteng, tokoh KAHMI, dan para pengusaha muda dari berbagai daerah. Forum ini menjadi ruang strategis bagi HIPKA dalam memperkuat jejaring bisnis dan memperkokoh sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menekankan pentingnya keberanian, kolaborasi, dan kepemimpinan yang kuat dalam membangun ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing. Ia mengajak HIPKA menjadi wadah bagi tumbuhnya pengusaha muda yang adaptif dan berjiwa inovatif.
“Pengusaha sejati adalah mereka yang berani mengambil risiko, berani berintegritas, dan berani menjadi berkat bagi sesama,” ujar Gubernur Anwar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan peran aktif HIPKA dalam mendorong sektor-sektor unggulan, terutama pertanian, industri hilir, dan UMKM, agar menjadi pilar utama penggerak ekonomi Sulawesi Tengah.
“Investasi adalah harapan besar kita ke depan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan para pengusaha,” tegasnya.
Gubernur Anwar juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kemitraan yang solid antara dunia usaha dan pemerintah. Menurutnya, HIPKA memiliki potensi besar melahirkan pengusaha tangguh yang mampu memperluas lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Saya yakin HIPKA Sulteng mampu melahirkan pengusaha-pengusaha tangguh yang berani melangkah untuk kemajuan daerah,” tutup Anwar Hafid.
Melalui Muswil dan Forum Bisnis HIPKA Sulteng ini, diharapkan lahir sinergi nyata antara pengusaha muda dan pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang berkelanjutan.
