PALU, Rajawalinet.co – Polemik pencairan beasiswa Pemerintah Kabupaten Morowali kembali menuai sorotan. Hingga pertengahan Januari 2026, sekitar 718 mahasiswa Morowali belum menerima beasiswa tahap ketiga dengan nilai Rp12 juta per mahasiswa.
Kondisi ini memicu keresahan di kalangan mahasiswa, terutama karena sejumlah perguruan tinggi telah memasuki tahun ajaran baru 2026. Pada periode tersebut, mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang nilainya cukup membebani orang tua.
Seorang mahasiswa Morowali di Kota Palu menyebut beasiswa sangat dinantikan untuk menopang kebutuhan pendidikan. “Dengan nominal Rp12 juta, beasiswa ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah masuk tahun ajaran baru dan kami harus membayar UKT,” ujarnya.
Harapan mahasiswa sempat menguat saat peringatan milad satu dekade Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali (IP2MM) di Kota Palu pada 18 Desember 2025. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Morowali, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali Arifin Lakane, serta sejumlah kepala OPD.
Dalam kesempatan itu, Arifin Lakane menyampaikan janji pencairan beasiswa Morowali. “Beasiswa Morowali insyaallah akan cair pada minggu kedua di bulan Januari 2026,” ucap Arifin di hadapan sekitar 1.000 mahasiswa Morowali yang hadir.
Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi. Beasiswa Morowali tahap tiga belum juga cair, sehingga menimbulkan pertanyaan soal perencanaan dan komitmen pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali.
Kepala Departemen Advokasi IP2MM, Ikhtiar, menilai persoalan ini harus segera diselesaikan agar tidak terus berulang. Ia mendesak pemerintah daerah mengambil langkah cepat dan menjadikan keterlambatan beasiswa sebagai bahan evaluasi menyeluruh.
“Kami mendesak pemerintah Kabupaten Morowali segera menyelesaikan problem beasiswa ini dan menjadikannya evaluasi ke depan, terutama dalam proses pendataan mahasiswa,” tegas Ikhtiar.
Mahasiswa berharap pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan janji, tetapi juga memastikan beasiswa tersalurkan tepat waktu agar tidak mengganggu keberlanjutan pendidikan.
