Palu, rajawalinet.co – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, mendorong percepatan peningkatan status Bandara Mutiara SIS Aljufri Palu menjadi bandara internasional sekaligus embarkasi haji. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi pada Selasa, 3 Juni 2025, di ruang kerja gubernur, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M, dan sejumlah kepala instansi terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar menekankan pentingnya pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab menyusun seluruh dokumen teknis dan administratif, termasuk pembagian tugas seperti pembebasan lahan dan pengurusan perizinan. Ia menegaskan agar tim tersebut segera direalisasikan agar proses berjalan cepat dan terarah.
“Kita perlu bekerja cepat. Tim ini harus terbentuk dan langsung bekerja,” tegas Anwar.
Sebagai langkah strategis, Gubernur juga meminta agar disiapkan bahan paparan yang komprehensif untuk disampaikan saat kunjungan kerja Komisi V DPR-RI dan Dirjen Perhubungan Udara pada 19 Juni 2025. Ia optimistis, dengan dokumen lengkap yang disampaikan langsung di hadapan komisi yang membidangi infrastruktur dan transportasi ini, akan ada dukungan kuat untuk percepatan status bandara.
“Komisi V sangat strategis. Bila kita paparkan langsung, saya yakin mereka akan beri perhatian khusus,” ujar Anwar penuh keyakinan.
Transformasi Bandara Mutiara SIS Aljufri menjadi bandara internasional diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka jalur perdagangan dan pariwisata internasional, serta memperkuat pengawasan terhadap masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA). Selain itu, bandara ini juga disiapkan menjadi embarkasi haji, yang akan memudahkan akses jamaah haji asal Sulawesi Tengah tanpa harus transit ke provinsi lain.
Namun, sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Untuk menjadi bandara internasional, harus tersedia layanan imigrasi, bea cukai, dan karantina. Selain itu, fasilitas infrastruktur seperti terminal dan landasan pacu harus mampu mendukung pendaratan pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 atau Airbus A330.
Sedangkan untuk status sebagai bandara embarkasi haji, selain harus sudah berstatus internasional, juga dibutuhkan terminal khusus haji serta penetapan resmi dari Kementerian Agama RI.
“Saya berharap proses ini berjalan sesuai rencana. Minimal, tahun depan embarkasi haji dari Sulteng sudah bisa terlaksana,” pungkas Anwar Hafid.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulawesi Tengah dalam meningkatkan layanan transportasi udara serta mendukung konektivitas internasional dan pelayanan ibadah haji yang lebih efektif bagi masyarakat.
