SULTENG, Rajawalinet.co — Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Sulawesi Tengah mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah segera memberhentikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso beserta jajarannya. ARAK menilai, penanganan sejumlah kasus korupsi besar di wilayah Poso tak menunjukkan kemajuan, termasuk proyek pembangunan RSUD senilai Rp79 miliar dan pengadaan perangkat chromebook.
Dalam keterangan usai aksi demonstrasi, perwakilan ARAK, Muhaimin, menilai Kejari Poso gagal menunjukkan komitmen dalam mengusut perkara-perkara korupsi yang dinilai sudah terang benderang dan bahkan tercantum dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami meminta Kejati Sulteng segera mencopot Kepala Kejari Poso. Tidak ada kinerja yang memuaskan, terutama dalam perkara korupsi besar yang sudah di depan mata,” tegas Muhaimin pada Kamis (10/7/2025).
Burhanuddin, yang juga turut dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa lembaga kejaksaan harus bebas dari intervensi politik atau kelompok tertentu agar tetap independen.
“Jika Kejari berpihak, proses hukum bisa bias. Jaksa adalah pengacara negara, dan ia dituntut bertindak adil serta profesional,” tutur Burhanuddin, seorang mantan Anggota DPRD Morowali Utara.
Muhaimin juga menyinggung dugaan keterlibatan Sekda Kabupaten Poso dalam penyalahgunaan anggaran sebesar Rp800 juta lebih, yang menurutnya belum dipertanggungjawabkan sesuai prosedur melalui Surat Tanda Setor (STS).
“Uang ratusan juta itu belum ada bukti pelaporan resminya. Kami sudah menanyakan berkali-kali, tapi tidak pernah ditunjukkan,” tegas Muhaimin.
Mantan anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah ini bahkan menyebut adanya indikasi bahwa Kejari Poso terlibat dalam upaya melindungi korupsi yang diduga melibatkan pejabat tinggi daerah, termasuk bupati.
“Ada dugaan kuat Kejari justru berkolaborasi dengan bupati untuk menutupi praktik korupsi secara sistematis. Ini membahayakan keuangan negara jika tidak segera dihentikan,” ujarnya.
Terkait kasus pengadaan chromebook yang dinilai sarat penyimpangan, Muhaimin juga meminta agar Kepala Kejati yang baru segera menjadikannya sebagai prioritas penanganan.
“Kami meminta agar pengadaan chromebook itu diselidiki hingga tuntas. Ini menyangkut kerugian besar dan harus segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Kejari Poso, guna memastikan lembaga kejaksaan tetap berada di jalur hukum dan kepentingan publik.
“Kami minta semua jajaran di Kejari Poso ditinjau ulang. Jangan sampai mereka berubah jadi pelindung koruptor,” tutupnya.
