Palu, rajawalinet.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menggenjot implementasi program unggulan “BERANI” yang digagas oleh Gubernur Dr. Anwar Hafid. Untuk menyukseskan program tersebut, dibutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, serta partisipasi aktif masyarakat.
Program “BERANI” merupakan akronim dari sembilan pilar pembangunan: Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar, Berani Sejahtera, Berani Menyala, Berani Panen Raya dan Tangkap Banyak, Berani Berkah, dan Berani Berintegritas. Seluruh pilar tersebut menuntut kesiapan mental, komitmen, serta ketulusan pemimpin dalam bekerja demi kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Ketua Tim Independen Pemantau Penyelenggaraan Pembangunan (TIP3) Sulawesi Tengah, Marwan, ST, yang juga merupakan anggota Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulteng, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kebocoran anggaran yang dapat menghambat keberhasilan program tersebut.
“Saat ini banyak perusahaan tambang dan perkebunan yang diduga masih beroperasi tanpa izin resmi seperti Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu, beberapa proyek infrastruktur juga diduga dikerjakan tidak sesuai prosedur, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahun,” ujar Marwan dalam keterangannya, Selasa (14/5).
Menurutnya, dana yang seharusnya digunakan untuk mendanai program “BERANI” justru menguap akibat praktik ilegal dan dugaan korupsi.
“Anggaran yang bocor itu bisa dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.
Marwan juga meminta Gubernur Anwar Hafid untuk menunjukkan ketegasan dalam menolak hasil pekerjaan infrastruktur yang tidak sesuai spesifikasi, baik yang bersumber dari APBD Provinsi maupun dari APBN.
“Gubernur tidak boleh hanya berani di kandang sendiri. Sebagai wakil pemerintah pusat, beliau juga harus berani menolak pekerjaan dari APBN yang tidak memenuhi standar teknis,” tambahnya.
Selain itu, Marwan mendorong agar Gubernur membuka ruang konfrontasi data antara aktivis anti korupsi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pihak kontraktor agar hasil pemantauan lapangan dapat diverifikasi bersama.
Senada dengan itu, Ketua Komunitas Anti Korupsi Sulteng, Abd Salam Adam atau yang akrab disapa Evan, juga menyoroti respons aparat penegak hukum (APH) terhadap laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi.
“Kami sudah menyampaikan laporan lengkap dengan data dan bukti. Tapi yang terjadi, kami justru harus terus mendesak aparat agar bergerak. Ini menjadi pertanyaan besar,” katanya.
Ia mengajak seluruh lembaga penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk lebih proaktif dalam mendukung pelaksanaan program “BERANI”.
“Mari kita bantu gubernur dan rakyat Sulawesi Tengah. Jangan biarkan pengusaha nakal dan oknum pejabat korup menghambat pembangunan,” tegas Evan.
Gubernur Dr. Anwar Hafid dikonfirmasi hingga berita ini terbit belum memberikan tanggapan atas berbagai masukan dan desakan tersebut.
