PALU, Rajawalinet.co – Di balik angka 221.120 peserta, ada cerita tentang warga yang ingin tetap sehat meski ekonominya sedang tidak baik-baik saja.
Jumlah peserta program Berani Sehat di Sulawesi Tengah tercatat melonjak menjadi 221.120 orang per 1 November 2026. Padahal pada 1 Desember 2025, jumlahnya baru 129.896 peserta.
Lonjakan itu menjadi pembahasan utama dalam pertemuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu, Sabtu, 14 November 2026.
Pertemuan dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido. Agenda utamanya adalah penguatan sinergi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk keberlanjutan Berani Sehat.
Gubernur Anwar Hafid mengatakan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulawesi Tengah telah mencapai lebih dari 85 persen. Namun angka besar itu menyisakan persoalan lain, yaitu warga yang tidak mampu lagi membayar iuran karena kondisi ekonomi berubah.
Program Berani Sehat ini benar-benar program yang membantu masyarakat kita. Kita tahu persis di Sulteng, cakupan BPJS kita sudah berada di atas rata-rata, hampir rata-rata sudah di atas 85 persen ke atas, ujar Anwar Hafid.
Ia menegaskan, Berani Sehat bukan program pembayaran langsung biaya pelayanan rumah sakit. Program ini membantu menjamin kepesertaan masyarakat melalui BPJS Kesehatan, sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan dapat ditanggung sesuai ketentuan JKN.
Anwar juga meluruskan anggapan bahwa warga menunggak iuran karena sengaja mengabaikan kewajiban. Menurutnya, sebagian warga mengalami perubahan kondisi ekonomi sehingga tidak lagi mampu membayar iuran secara mandiri.
Selain itu, ia menyinggung sejumlah kasus pelayanan kesehatan yang tidak seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, seperti kecelakaan tunggal dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena itu, pemerintah daerah berupaya mencari solusi agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan melalui kebijakan yang tersedia.
Terkait kemungkinan penyalahgunaan program oleh peserta yang sengaja tidak membayar iuran karena mengandalkan Berani Sehat, Anwar menegaskan pemerintah akan melihat kondisi masyarakat berdasarkan data dan fakta di lapangan.
Apresiasi justru datang dari pusat. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menilai komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperluas perlindungan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, patut dicontoh.
Menurut Akmal, Berani Sehat merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan secara berkelanjutan.
Ini wujud kolaborasi utuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam rangka memastikan kesehatan masyarakat terus terjaga dan berkelanjutan. Program Gubernur Sulteng ini luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk diterapkan di provinsi lain, kata Akmal.
Ia menilai pola kerja sama tersebut berpotensi menjadi contoh bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota lain dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Akmal didampingi Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan Peserta Mangisi Raja Simarmata, Deputi Direksi Wilayah X Mokhamad Cucu Zakaria, anggota DJSN Royanto Purba dan Muttaqien, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Endang Triana Simanjuntak.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan DJSN dalam menjaga keberlanjutan program JKN serta memastikan masyarakat Sulawesi Tengah memperoleh akses perlindungan kesehatan.











