PARIGI MOUTONG, Rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak ingin evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berhenti pada urusan administrasi dan angka capaian. Forum evaluasi Triwulan II Tahun 2026 diarahkan untuk membongkar kendala pelayanan dasar sekaligus mencari langkah perbaikan yang bisa diterapkan perangkat daerah.
Evaluasi digelar Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati, Jumat (4/9/2026).
Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Ervian Aksa Yoza, yang memimpin rapat menegaskan pentingnya evaluasi sebagai ruang mencari solusi atas persoalan yang memengaruhi pencapaian SPM.
“Tujuan kita melaksanakan rapat ini adalah untuk mencari solusi konkret terkait capaian SPM. Kita ingin melihat apa saja yang sudah dilakukan, apa yang masih menjadi kendala, dan langkah apa yang harus kita lakukan agar pelaporan SPM ke depan menjadi lebih baik,” ujar Ervian.
Menurut Ervian, pembahasan mencakup progres kinerja SPM Triwulan II, tahapan pelaksanaan, capaian dan target indikator, hingga berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah pengampu layanan dasar.
Sejumlah perangkat daerah hadir dalam evaluasi tersebut, antara lain BPBD, Dinas Sosial, Dinas PUPRP, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Bappeda, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Keterlibatan lintas perangkat daerah menjadi penting karena pemenuhan SPM tidak berdiri sendiri. Capaian pelayanan dasar membutuhkan koordinasi, data yang akurat, target yang terukur, serta tindak lanjut terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan.
Rapat tersebut sekaligus menjadi momentum untuk melihat kembali apakah pelaksanaan program pemerintah telah berjalan sesuai target dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemkab Parigi Moutong berharap evaluasi SPM dapat menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar memperbaiki laporan. Dengan koordinasi yang lebih kuat, capaian indikator diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan SPM tidak hanya berada di atas kertas, tetapi juga tercermin dari hadirnya pelayanan publik yang semakin efektif dan mudah diakses masyarakat.
