PALU, Rajawalinet.co – Sebanyak 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) kini menanti kepastian nasib mereka. Pemutusan hubungan kerja yang menimpa mereka menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah setelah Serikat Pekerja Tadulako mengadukan persoalan tersebut langsung kepada Gubernur Anwar Hafid, Senin (9/11/2026).
Audiensi di ruang kerja gubernur itu bukan sekadar pertemuan formal. Bagi para pekerja, ini adalah harapan agar suara mereka didengar dan hak-hak mereka tidak hilang begitu saja akibat proses PHK yang dinilai belum jelas dasarnya.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan persoalan ini berjalan tanpa pengawasan. Ia meminta seluruh proses PHK ditelusuri, apakah sudah sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan, tegas Anwar Hafid.
Anwar juga mengingatkan, persoalan hubungan industrial tidak boleh diselesaikan berdasarkan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Setiap keputusan perusahaan harus berbasis fakta, aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai langkah konkret, Gubernur meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data 40 pekerja yang belum terakomodasi. Data tersebut akan diverifikasi pemerintah sebagai bahan mediasi lanjutan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya akan mengundang manajemen perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk duduk bersama dalam mediasi. Mediasi lanjutan dijadwalkan pada 11 November 2026.
Untuk memastikan mediasi berjalan lancar, pemerintah telah menyiapkan fasilitas kantor sebagai tempat pertemuan, termasuk sarana pendukung dan kendaraan operasional untuk mobilisasi pekerja maupun pihak perusahaan.
Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya, ujar Anwar Hafid.
Melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah, 40 pekerja tersebut berharap persoalan PHK ini berakhir adil, transparan, dan sesuai hukum, tanpa ada pihak yang dirugikan.
