PALU, Rajawalinet.co – Cara Sulawesi Tengah melayani warganya kini berubah. Bukan lagi menunggu laporan menumpuk di meja birokrasi, melainkan merespons dalam hitungan menit melalui kanal digital.
Gambaran itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Dalam forum tersebut, Sulawesi Tengah mengusung tema Keterbukaan Informasi untuk Semua. Tema itu bukan sekadar jargon. Pemerintah provinsi memaparkan sederet program yang langsung menyentuh kebutuhan warga, mulai dari penguatan tata kelola PPID, layanan pengaduan digital Berani Samporoa, program kesehatan Berani Sehat atau SEHATI, program pendidikan Berani Cerdas, hingga portal Berani Literasi Informasi yang dikenal sebagai Klinik Hoaks.
Sorotan utama tim penguji tertuju pada Berani Samporoa. Hingga tahun 2026, sistem pengaduan berbasis digital ini telah menerima 4.618 laporan. Sebanyak 79 persen di antaranya telah diselesaikan, dengan rata-rata waktu respons hanya 3 menit.
Angka itu menunjukkan keterbukaan informasi di Sulawesi Tengah tidak berhenti pada penyediaan data, tetapi bergerak menjadi layanan yang cepat, terukur, dan bisa dirasakan masyarakat.
Wakil Gubernur menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi harus terus diperkuat agar ekosistem keterbukaan informasi semakin kokoh dan berkelanjutan.
Menurutnya, dukungan terhadap keterbukaan informasi tidak cukup hanya melalui regulasi dan digitalisasi. Diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas PPID, serta komitmen dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi.
Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, ujar Wakil Gubernur.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mendorong terobosan kebijakan, memperkuat Desk PPID, serta memastikan keterbukaan informasi menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.
Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.AP., beserta pejabat dan staf di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
