DONGGALA, Rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten Donggala terus mengintensifkan program Bangga Kencana sebagai strategi menyeluruh dalam menghadapi tantangan kependudukan, termasuk penurunan angka stunting yang masih menjadi pekerjaan besar.
Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, menegaskan hal itu saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana di ruang pertemuan P2KB, Kecamatan Banawa, Selasa (3/6/2025).
Dalam sambutannya, Taufik menekankan bahwa Bangga Kencana tidak sekadar soal pengendalian angka kelahiran, tetapi menjadi pintu masuk dalam membangun keluarga tangguh, sehat, dan produktif sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan memberdayakan ekonomi keluarga agar lebih siap menghadapi tantangan pembangunan. Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika kependudukan di era digital. Menurutnya, edukasi dan pemanfaatan teknologi harus diperkuat untuk menjangkau generasi muda secara efektif.
“Upaya menurunkan angka kelahiran lewat program KB tetap penting, apalagi di era teknologi seperti sekarang. Edukasi berbasis digital perlu kita dorong lebih masif,” tegas Taufik.
Taufik juga menyampaikan sejumlah tantangan besar yang masih membayangi Donggala, mulai dari rendahnya kualitas SDM, tingginya angka kemiskinan, stunting, kematian ibu dan bayi, hingga meningkatnya kehamilan remaja. Ia menekankan perlunya kerja kolektif lintas sektor.
“Untuk menurunkan stunting, kita butuh kolaborasi kuat antara pemerintah, legislatif, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan terutama keluarga. Mereka adalah ujung tombak yang menentukan keberhasilan,” katanya.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Presiden RI menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14,4 persen di 2029 dan mencapai 5 persen pada 2045. Taufik menyebut Donggala sudah menunjukkan progres yang menggembirakan.
“Tahun 2022 kita di angka 32,4 persen, naik sedikit di 2023 menjadi 34,1 persen. Tapi di tahun 2024, berhasil turun menjadi 22,3 persen. Ini penurunan signifikan sebesar 11,8 persen,” jelasnya, mengacu pada data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Untuk mempercepat penurunan tersebut, Pemkab Donggala telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kabupaten hingga desa, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Tim Audit Kasus Stunting yang terdiri dari pakar dan ahli.
“Saya berharap dengan terbentuknya TPPS, Tim Audit, dan TPK, upaya percepatan penurunan stunting bisa lebih terarah dan berhasil,” pungkas Taufik.
