PALU, Rajawalinet.co — Beredarnya video jatah Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa di SDN 6 Kayumalue Ngapa memantik reaksi anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona. Politisi Partai NasDem itu mendesak evaluasi menyeluruh terhadap distribusi MBG di sejumlah sekolah di Kelurahan Kayumalue Ngapa.
Melalui sambungan WhatsApp, Senin (23/2/2026), Mutmainah meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia MBG di wilayah tersebut dihentikan sementara sampai evaluasi tuntas dilakukan.
“Sebaiknya SPPG penyedia MBG diberhentikan sementara dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kasus distribusi MBG di beberapa sekolah Kayumalue Ngapa, berdasarkan laporan dari kepala sekolah SDN 6 Kayumalue Ngapa kemarin,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan peran tim ahli gizi dan tim monitoring serta evaluasi (monev) dalam program tersebut. Menurutnya, anggaran MBG cukup besar dan bahkan memangkas pos anggaran lain yang berdampak pada pembangunan infrastruktur daerah.
“Hal seperti ini bukannya menyukseskan program pemerintah pusat di daerah, namun hanya memberikan keuntungan pribadi,” ujarnya.
Mutmainah menekankan bahwa program MBG seharusnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas gizi siswa, bukan justru memunculkan persoalan baru dalam distribusi dan standar makanan.
“Program MBG bukan memberikan perbaikan nutrisi gizi bagi anak-anak kita, namun menjadi praktik bisnis kelompok tertentu berbasis program pemerintah. Apalagi kebijakan anggaran MBG bukan hanya penyediaan makanan sebesar Rp15 ribu, tapi ada pengalokasian anggaran untuk tim ahli gizi SPPG dan tim monev. Nah mereka tugasnya apa? Kok bisanya penyediaan MBG tidak sesuai standar gizi dan SOP SPPG lolos dari tim ahli gizi dan monev SPPG,” pungkasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan untuk memastikan standar gizi dan prosedur operasional berjalan sesuai ketentuan, agar program MBG benar-benar memberi manfaat bagi siswa.
