PALU, Rajawalinet.co — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya menekan angka stunting hingga 19 persen pada tahun 2026 melalui percepatan langkah penanganan yang terarah dan berbasis data.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat memaparkan materi dalam Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Sulteng, Jalan Moh. Yamin, Kota Palu, Selasa (7/4/2026).
Dalam paparannya, Reny mengungkapkan prevalensi stunting di Sulawesi Tengah masih berada di angka 26,1 persen. Ia menilai angka tersebut masih tinggi dan membutuhkan kerja keras seluruh pihak untuk menurunkannya.
“Artinya, dari 100 anak, sekitar 26 anak mengalami stunting. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” ujar Reny.
Menurutnya, kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat yang bervariasi. Karena itu, diperlukan strategi yang lebih spesifik, terukur, dan berbasis data agar intervensi tepat sasaran.
Dari sudut pandang perencanaan pembangunan, forum Pra Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program lintas sektor. Kepala Bappeda Provinsi Sulteng yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya integrasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Sementara itu, dari perspektif kesehatan, Reny menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan. Pada periode ini, pertumbuhan fisik dan otak anak berlangsung sangat pesat.
“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa permanen,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa stunting bukan penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.
Dari sisi teknis, Wakil Gubernur menyoroti pentingnya validitas data di lapangan. Ia meminta dinas kesehatan hingga puskesmas aktif mendampingi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) agar hasilnya akurat dan dapat dijadikan dasar kebijakan.
“Pengukuran yang tidak tepat akan menghasilkan data keliru. Ini harus kita hindari,” tegasnya.
Pemerintah kabupaten/kota juga didorong untuk menyusun analisis situasi secara menyeluruh serta memperkuat sinergi lintas sektor. Program intervensi seperti pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko stunting diharapkan dapat lebih dioptimalkan.
Reny menutup dengan menegaskan bahwa upaya penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Sulawesi Tengah yang sehat dan berkualitas,” pungkasnya.
