PARIGI MOUTONG, Rajawalinet.co – Tekanan fiskal mewarnai pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan turun sekitar Rp109,16 miliar, dari sebelumnya Rp1,73 triliun menjadi Rp1,62 triliun.
Kondisi tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong dengan agenda Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026, Kamis (20/8/2026), di Kantor DPRD Parigi Moutong.
Jawaban Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase dibacakan Wakil Bupati H. Abdul Sahid di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD serta insan pers.
Menurut pemerintah daerah, penurunan pendapatan terutama dipengaruhi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Parimo akan melakukan penyesuaian belanja secara selektif dengan tetap mempertahankan pelayanan dasar dan program yang dinilai memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
PAD Naik, Belanja Diprioritaskan
Di tengah tekanan pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp186,26 miliar menjadi Rp187,71 miliar.
Pemkab Parimo menyatakan optimalisasi PAD akan dilakukan melalui pembenahan basis data pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan serta pemanfaatan digitalisasi. Langkah tersebut disebut akan ditempuh tanpa membebani masyarakat.
Pada sisi belanja, pemerintah menegaskan efisiensi tidak sekadar memangkas anggaran, tetapi harus menghasilkan belanja yang lebih berkualitas.
Belanja modal yang meningkat sekitar Rp18,15 miliar akan diarahkan pada kebutuhan infrastruktur, antara lain jalan, jembatan, drainase, irigasi, air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Sementara itu, belanja transfer ke desa mengalami penurunan sekitar Rp116,64 miliar. Pemkab mengakui kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Penyesuaian akan dilakukan sesuai ketentuan dan kemampuan fiskal daerah, dengan koordinasi bersama pemerintah desa serta perangkat daerah terkait.
SILPA Rp41,74 Miliar Harus Tepat Sasaran
Pemerintah daerah juga menyoroti penggunaan SILPA sekitar Rp41,74 miliar. Dana tersebut akan dikelola secara hati-hati, transparan dan diarahkan untuk kebutuhan prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain infrastruktur dan pelayanan dasar, Pemkab Parimo menyatakan sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, UMKM, koperasi dan pariwisata tetap menjadi perhatian.
Wabup Abdul Sahid menegaskan perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari proses demokrasi.
“Pada akhirnya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Kabupaten Parigi Moutong yang semakin maju, pelayanan publik yang semakin baik, perekonomian masyarakat yang semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat,” kata Abdul Sahid.
