PALU, Rajawalinet.co – Polda Sulawesi Tengah terus mengusut dugaan korupsi dana program penurunan stunting melalui skema Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Tadulako (Untad) yang berlangsung pada 2021 hingga 2023. Kasus ini bermula dari kerja sama antara BKKBN Sulteng dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untad, yang diduga tidak sepenuhnya menyasar kepentingan masyarakat.
Kasubbid Penmas Polda Sulteng, Sugeng, mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan penyidik Tipikor terkait perkembangan penyelidikan.
“Kurang direspon kalau kami tanya tentang kasus korupsi dengan Subdit Tipikor,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (13/8/2025).
Koordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng menegaskan, pihaknya belum bisa memberi keterangan detail.
“Saat ini KRAK Sulteng sedang mengumpulkan bahan dan keterangan serta melakukan pendalaman terkait regulasi. Hasil LHP nantinya akan diberikan kepada aparat penegak hukum untuk menguatkan pembuktian,” tulisnya melalui pesan WhatsApp pada Rabu, (13/8/2025).
Penyelidikan ini mengacu pada surat resmi Ditreskrimsus Polda Sulteng bernomor B/656/VII/2023/Ditreskrimsus, yang meminta dokumen kerja sama BKKBN Sulteng–Untad tahun 2021 di Kabupaten Donggala dan tahun 2022 di Kabupaten Sigi. Fokus penyidikan mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Program tersebut melibatkan dosen senior Untad, Prof. Dr. Rosmala Nur, dan Dr. Muhammad Rusydi, M.Si—kini menjabat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Kegiatan itu diduga menyerap lebih banyak anggaran untuk birokrasi ketimbang intervensi gizi langsung. Dari anggaran Rp150 juta, kurang dari 15 persen disebut digunakan untuk pengadaan telur, susu, dan kebutuhan gizi lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Dr. Muhammad Rusydi belum merespons permintaan konfirmasi meski sudah dihubungi berkali-kali melalui pesan WhatsApp.
