PALU, Rajawalinet.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, membahas realisasi pelaksanaan APBD semester pertama sekaligus rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin langsung penyampaian laporan tersebut. Ia menekankan pentingnya kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD yang telah memberikan perhatian berupa saran, kritik, dan ide-ide yang membangun terhadap berbagai program dan kegiatan dalam rancangan perubahan KUA dan P-PPAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini,” ujar Reny.
Rapat ini menjadi momentum penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov dan DPRD terkait perubahan KUA dan P-PPAS. Wakil Gubernur menyebut, dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025. Ia menegaskan bahwa sinergi ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi fondasi kerja bersama yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Semangat kemitraan dan sinergitas ini kami harapkan dapat terus terjaga, sehingga dapat menjadi modal utama untuk membangun Sulawesi Tengah, baik di masa kini maupun masa yang akan datang,” tambahnya.
Reny juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Ia mengingatkan bahwa kesiapan teknis dan semangat kolaborasi dari OPD sangat menentukan keberhasilan implementasi anggaran perubahan ini.
“Ikhtiar yang maksimal dan dukungan yang responsif akan sangat dibutuhkan dalam tahapan implementasi nantinya. Semoga dengan doa dan usaha kita semua, Sulawesi Tengah semakin maju dan sejahtera,” tutupnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulteng, Wakil Ketua, serta jajaran pejabat dari lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah. Suasana rapat berlangsung konstruktif sebagai cerminan keseriusan semua pihak dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan berpihak pada rakyat.
