PARIGI MOUTONG, Rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat komitmen dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui audiensi Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, bersama Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, di Palu, Jumat (27/03/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam audiensi itu, Bupati Erwin Burase didampingi Inspektur Inspektorat Daerah Sakti A. Lasimpara, Kepala BPKAD Yusrin, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Parigi Moutong, Moh. Rain Abdullah.
Bupati menegaskan, pembenahan tata kelola keuangan daerah menjadi prioritas pemerintahannya. Ia menyebut, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dan sesuai aturan.
“Komitmen kami jelas, terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga menilai pentingnya membangun komunikasi aktif dengan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Menurutnya, masukan dan arahan dari BPK sangat dibutuhkan guna meminimalisir potensi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
Di sisi lain, Inspektur Inspektorat Daerah, Sakti A. Lasimpara, menyampaikan bahwa penguatan pengawasan internal terus dilakukan secara berkelanjutan. Inspektorat, kata dia, tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga pendampingan kepada seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum serta terhindar dari risiko yang dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, memberikan sejumlah masukan terkait perbaikan tata kelola keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.
Menurutnya, koordinasi yang intens antara pemerintah daerah dan BPK menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Koordinasi harus terus diperkuat agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Audiensi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Pemkab Parigi Moutong dan BPK, sekaligus mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas dan bebas dari penyimpangan.
