PARIGI MOUTONG, Rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengambil langkah tegas menyikapi kerusakan lingkungan di tiga desa — Kayuboko, Air Panas, dan Olaya. Dalam rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, Senin (20/10/2025), dibahas rencana normalisasi sungai untuk mencegah banjir dan memulihkan fungsi aliran air yang terganggu akibat aktivitas tambang.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong itu dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong Alfres Mas Boy Tonggiroh, unsur Forkopimda, dan sejumlah Kepala OPD.
Dalam arahannya, Wabup Sahid menyampaikan pesan dari Bupati H. Erwin Burase agar seluruh pihak, termasuk koperasi pemegang IPR, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum, bersatu melakukan langkah nyata memperbaiki kondisi sungai.
“Kita harus bergerak bersama. Saya minta semua alat diturunkan untuk normalisasi sungai di tiga desa ini. Ini tanggung jawab bersama untuk memperbaiki lingkungan,” tegas Wabup.
Ia menegaskan, normalisasi sungai adalah upaya awal mengatasi persoalan banjir dan kerusakan lingkungan yang makin parah. Menurutnya, sejumlah koperasi baru terbentuk, sementara aktivitas tambang sudah berlangsung lama tanpa pengawasan maksimal.
“Saya juga akan turun langsung mengawasi. Tidak boleh ada yang menutup mata. Satu pekan ini kita fokus normalisasi dulu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Alfres Mas Boy Tonggiroh mendukung penuh kebijakan penghentian sementara seluruh aktivitas tambang. Ia meminta seluruh pihak memusatkan tenaga dan alat berat untuk memperbaiki alur sungai dari hulu hingga hilir.
“Kita harus satu suara. Semua alat dikerahkan untuk normalisasi. Pemerintah daerah juga wajib melakukan pengawasan berkala agar kegiatan tambang ke depan sesuai prosedur,” tegas Alfres.
Isu Pengusiran Wartawan
Usai rapat, Wabup Abdul Sahid meluruskan pemberitaan yang menyebut dirinya mengusir wartawan sebelum rapat dimulai. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.
“Saya kaget baca berita itu. Tidak ada pengusiran. Saya hanya minta wawancara dilakukan setelah rapat, supaya informasi yang disampaikan lebih utuh dan berdasarkan hasil resmi,” jelasnya.
Wabup menegaskan, rapat pembahasan normalisasi sungai itu dilakukan secara terbuka dan transparan, tanpa ada yang disembunyikan dari publik.
“Semua akan kami sampaikan terbuka setelah rapat. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.
Langkah tegas Pemkab Parigi Moutong ini diharapkan mampu memulihkan kondisi sungai dan lingkungan di tiga desa yang selama ini terdampak aktivitas tambang, sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor demi menjaga keberlanjutan alam dan kesejahteraan warga.
