Komisi III DPR RI Nilai Poso Kini Lebih Kondusif Berkat Operasi Madago Raya

“Syukur alhamdulillah, Poso sekarang jauh lebih tenang. Keberhasilan Operasi Madago Raya patut kita apresiasi,"

Komisi III DPR RI Nilai Poso Kini Lebih Kondusif Berkat Operasi Madago Raya
Serah terima piagam Kapolda Sulteng bersama Sarifuddin Sudding/Sumber: Istimewa

 

Komisi III DPR RI Nilai Poso Kini Lebih Kondusif Berkat Operasi Madago Raya
Sarifuddin Sudding dalam kunjungan kerja reses/Sumber: Istimewa

PALU, Rajawalinet.co — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan Operasi Madago Raya yang dinilai mampu memulihkan situasi keamanan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pujian ini disampaikan saat kunjungan kerja reses yang berlangsung di Aula Rupatama Polda Sulawesi Tengah, Jumat (25/7/2025), dalam rangka evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum di wilayah tersebut.

Rombongan Komisi III dipimpin langsung oleh Wakil Ketua, Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T., bersama sejumlah anggota, termasuk Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. Kehadiran mereka disambut oleh jajaran pimpinan aparat penegak hukum, seperti Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng N. Rahmat R., serta Kepala BNN Provinsi Sulteng Brigjen Pol. Ferdinand Maksi Pasule. Selain itu, hadir pula para Kapolres, Kajari, dan Kepala BNNK se-Sulteng.

Dalam forum dialog, Sarifuddin Sudding menyampaikan bahwa kerja-kerja kepolisian yang profesional sangat menentukan terciptanya ketertiban dan rasa aman di tengah masyarakat. Ia menilai, Sulawesi Tengah — terutama Kabupaten Poso — kini mulai lepas dari bayang-bayang konflik masa lalu.

“Syukur alhamdulillah, Poso sekarang jauh lebih tenang. Keberhasilan Operasi Madago Raya patut kita apresiasi karena telah menghapus kekhawatiran serta persepsi buruk terhadap daerah ini,” ujar Sarifuddin.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar aparat tetap memprioritaskan pendekatan pencegahan untuk menjaga situasi yang sudah kondusif ini.

“Kita tidak ingin kejadian masa lalu terulang. Maka, pendekatan preventif harus diperkuat, termasuk melibatkan masyarakat dan edukasi publik,” tuturnya.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai tantangan strategis yang dihadapi penegak hukum, seperti pemberantasan narkotika, peningkatan transparansi dalam proses hukum, serta perlunya sinergi antarlembaga demi efektivitas penegakan hukum di daerah.

error: Content is protected !!