PALU, Rajawalinet.co – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi melantik jajaran pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2026–2031. Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (1/5/2026).
Dalam struktur kepengurusan tersebut, Lukky Semen, S.E. dipercaya memimpin sebagai Ketua Umum. Ia didampingi Kaleb Tokii, S.Sos., M.Si., M.Th. sebagai Sekretaris Umum dan Pdt. Son Heri Polii, S.Th., M.A. sebagai Bendahara Umum.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya keterlibatan gereja dalam mendukung program pembangunan daerah. Menurutnya, gereja memiliki peran strategis, tidak hanya dalam pembinaan spiritual, tetapi juga dalam menjawab berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah daerah tahun 2025, masih terdapat sekitar 78 ribu rumah tangga di Sulawesi Tengah yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH). Pemerintah menargetkan penanganan masalah tersebut menjadi prioritas utama pada tahun 2027.
“Kami berharap gereja dapat ikut ambil bagian, mulai dari pendataan hingga pendampingan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Reny.
Selain itu, pemerintah provinsi juga terus mengoptimalkan sejumlah program unggulan, seperti “Berani Sehat”, “Berani Cerdas”, dan “Berani Berkah” yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Wakil Gubernur turut memperkenalkan layanan “Command Center Berani” sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah yang dapat diakses selama 24 jam melalui nomor 0811-666-2222. Layanan ini diharapkan menjadi wadah penyampaian aspirasi, kritik, maupun pengaduan secara langsung.
Menutup sambutannya, ia berharap kepengurusan BAMAG yang baru mampu memperkuat kerukunan antarumat gereja serta meningkatkan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pengurus BAMAG, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
