PALU, Rajawalinet.co – Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, melakukan kunjungan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan evaluasi penegakan hukum di daerah.
Setelah tiba di Kota Palu pada Kamis (7/5/2026), Jaksa Agung langsung memulai agenda maraton dengan meninjau sejumlah satuan kerja kejaksaan di Sulawesi Tengah.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna, S.H., M.H., didampingi Asisten Pemulihan Aset (Aspema) Kejati Sulteng Dr. Bambang Winarno, S.H., M.H dan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulteng, Laode Sofyan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum di daerah.
“Bapak Jaksa Agung ingin memastikan bahwa semangat penegakan hukum yang profesional, humanis dan berintegritas benar-benar berjalan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah,” ujar Anang Supriatna dalam konferensi pers di lobi Kantor Kejati Sulteng, Jumat (8/5/2026).
Dalam kunjungan itu, Jaksa Agung dijadwalkan melakukan evaluasi di sejumlah satuan kerja strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Negeri Palu, Kejaksaan Negeri Sigi dan Kejaksaan Negeri Donggala.
Fokus utama peninjauan meliputi optimalisasi pelayanan publik, percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, hingga pengawasan internal terhadap integritas aparat penegak hukum.
Menurut Anang, pengawasan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penanganan perkara di daerah.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sulteng, Laode Sofyan, mengatakan seluruh jajaran Kejati maupun Kejari di Sulawesi Tengah telah siap menerima arahan langsung dari Jaksa Agung demi meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kunjungan ini menjadi momentum pembenahan dan penguatan institusi agar kepercayaan publik terhadap Kejaksaan terus meningkat,” kata Laode Sofyan.
Kunjungan kerja tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pengawalan terhadap berbagai program strategis nasional di Sulawesi Tengah melalui penegakan hukum yang profesional, transparan dan akuntabel.
