BULUKUMBA – Kembali memanas dengan aksi lanjutan, digelar oleh dua lembaga, GISK (Gerakan Insan Sosial dan Keadilan) dan PATI (Persatuan Aktivis dan Transparansi Indonesia), pada Jumat, 29 November 2024.
Aksi Jilid Tiga ini merupakan respons atas dugaan pungli dan pelayanan yang dinilai arogan di Puskesmas Bontobahari.
Persoalan menyeret perhatian publik ini sebelumnya telah ditangani Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba. Namun, hingga kini belum menemui penyelesaian konkret, bahkan sempat ditunda pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar 6 November lalu.
Ketua Umum GISK, Andi Riyal, menyoroti kegagalan RDP tersebut yang hanya dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Bontobahari. Terlebih, keputusan Sekretaris Daerah untuk mengaktifkan kembali sopir ambulans yang sebelumnya diberhentikan, memicu gelombang kekecewaan di kalangan aktivis.
“Kami meminta DPRD menjadi penyambung lidah rakyat dan menghadirkan solusi nyata demi memastikan pelayanan kesehatan yang prima,” ujar Andi Riyal.
Wakasekjen PATI, Ibrahim, bersama Ketua Umum PATI, Agus Salim, menegaskan bahwa jika tidak ada langkah tegas dari DPRD, mereka akan terus melanjutkan aksi hingga persoalan ini mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPRD Bulukumba menyatakan komitmennya untuk segera membuka kembali RDP.
“Insya Allah rapat dengar pendapat paling lambat Hari Jum’at mendatang,dan sesuai tuntutan GISK dan PATI insyaallah kami akan berusaha untuk menghadirkan semua pihak,agar persoalan ini cepat tuntas dan menghadirkan solusi terbaik,”Ujar Ketua DPRD Bulukumba.
