Morowali Utara – Suasana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah 2024 mulai diwarnai tensi politik yang memanas. Hal ini dipicu oleh munculnya dugaan kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan oleh beberapa tim sukses (timses). Fenomena ini memicu keresahan di tengah masyarakat karena dinilai mencederai demokrasi.
Mengacu pada UU NO.10 Tahun 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. Pasal 280 ayat (1) huruf c dengan tegas melarang penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta pemilu lainnya. Pelanggaran ini dapat dikenai pidana maksimal dua tahun penjara dan denda hingga Rp24 juta sesuai Pasal 521.
Dalam konferensi pers di Morowali Utara, Ketua Tim Hukum Berani Morut, Adv. Zainudin, S.H., menegaskan bahwa kampanye hitam berbeda dengan kampanye negatif. “Kampanye negatif, seperti mengungkap kelemahan lawan berdasarkan fakta, sah secara hukum. Sebaliknya, kampanye hitam berupa fitnah dan penyebaran berita bohong, melanggar hukum dan merusak suasana demokrasi,” ujar Zainudin.
Ia juga menyoroti pentingnya adu gagasan dalam kampanye politik.
“Pemimpin yang baik dan tim suksesnya harus fokus menyampaikan visi, misi, dan program kerja, bukan terjebak pada praktik saling menjatuhkan,” lanjutnya.
Tim Hukum Berani Morut, yang terdiri dari Adv. Zainudin, S.H., Adv. Bahrain Tampa, S.H., Adv. Darmawansyah, S.H., serta anggota lainnya, berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi di Morowali Utara. Mereka mengingatkan bahwa kampanye hitam merupakan tindak pidana dan akan ditindak tegas.
“Jika praktik kampanye hitam terus berlanjut, kami siap membawa pelakunya ke ranah hukum. Kami tidak ingin ketegangan politik ini menjadi bola panas yang merusak kedamaian di Sulawesi Tengah, khususnya Morowali Utara,” tegas Zainudin.
Peringatan ini diharapkan menjadi refleksi bagi para tim sukses untuk mengedepankan kampanye yang sehat dan bermartabat, demi terwujudnya demokrasi yang jujur dan adil.
