Parigi Moutong – DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Bupati Parigi Moutong terkait Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Acara yang berlangsung di ruang rapat DPRD tersebut dipimpin oleh pimpinan DPRD dan dihadiri oleh anggota dewan serta sejumlah pejabat pemerintah setempat, Pada hari Selasa 10/09/2024.
Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Zulfrinasran, memberikan paparan terkait perubahan APBD tahun 2024 secara garis besar. Dalam laporannya, Zulfrinasran menjelaskan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam Rencana Pendapatan Daerah, yaitu sebesar Rp.118.279.786.846,00, sehingga total pendapatan diproyeksikan setelah perubahan adalah Rp.1.830.320.503.693,00.
Adapun rincian peningkatan tersebut meliputi:
– Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp.22.297.262.856,00.
– Pendapatan Transfer naik sebesar Rp.95.444.900.761,00.
– Pendapatan lain-lain yang sah bertambah sebesar Rp.537.623.229,00.
Dari segi pengeluaran, meskipun Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp.3.594.484.755,00 dan Rp.5.076.180.000,00.
“Perubahan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Zulfrinasran.
Dalam penutupan sambutannya, Zulfrinasran mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyimak penjelasan terkait RAPERDA Perubahan APBD ini. Ia juga berharap agar rancangan tersebut dapat segera diterima dan dibahas lebih lanjut demi tercapainya kesepakatan yang dapat membawa kemajuan bagi masyarakat Parigi Moutong.
“Saya menginstruksikan kepada Tim TAPD dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk lebih proaktif dalam pembahasan RAPERDA ini bersama DPRD, sehingga hasil akhir yang disepakati dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” tutupnya.
Rapat paripurna ini menjadi awal dari proses pembahasan lebih lanjut yang akan menentukan arah kebijakan keuangan daerah di tahun 2024.
