PALU – Fraksi Bersih-Bersih Sulteng (FBBS) mengadakan aksi 1000 lilin untuk korban ledakan smelter di PT. Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS) sebuah perusahaan tenan di kawasan PT IMIP.
Aksi tersebut berlangsung di Taman Nasional, Jalan. Sultan Hasanudin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, Minggu (24/12/2023).
Kordinator Fraksi Bersih-bersih Sulteng, Tulus Hakim, menjelaskan kecelakaan kerja pada kawan-kawan buruh di kawasan PT IMIP terjadi saat para buruh melakukan perbaikan tungku dan hendak memasang platnya. Namun sebelum platnya terpasang tungku telah meledak dan menyebabkan kebakaran.
“Dalam musibah tersebut ditemukan sebanyak 13 orang telah meninggal dunia dan 32 orang lainnya menderita luka-luka akibat terbakar,” jelas Tulus kepada awak media di Palu.
Menurut kesaksian para buruh yang bekerja di kawasan PT. IMIP, sebab utama kecelakaan tersebut diduga terjadi akibat alat-alat yang dipakai dalam tungku itu sudah tidak layak pakai setelah diimpor dari Tiongkok.
Lebih lanjut, kata dia, kejadian yang sama pernah terjadi di PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI)-Morowali Utara-pada bulan September silam. Saat itu sebanyak 6 buruh mengalami luka-luka dan 1 buruh lainnya meninggal dunia akibat terkena semburan api tungku.
“Seharusnya ada uji kelayakan alat-alat yang akan dipakai sebelum melakukan produksi dan pemerintah hingga kini tak pernah serius memberikan sanksi kepada PT. IMIP dan perusahaan-perusahaan tenan-nya ketika terjadi masalah kecelakaan kerja,” katanya.
Olehnya itu, Fraksi Bersih-Bersih Sulawesi Tengah menuntut agar pemerintah merikan sanksi yang tegas kepada perusahaan-perusahaan tenan di kawasan PT. IMIP, Evaluasi seluruh sistem perijinan perusahaan-perusahaan tambang di Sulteng.
Selain itu, tak kalah pentingnya untuk mengevaluasi sistem kesehatan dan kecelakaan kerja yang terjadi di kawasan PT IMIP, PT.SEI dan PT. BTIIG dan Naikkan buruh Morowali dan Morowali Utara dan hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
Ia berharap, para perusahan tambang di Morowali bukan hanya sekedar memperhatikan APD pekerja saja, tetapi pentingnya pembagian jam kerja dan rotasi kerja yang terkadang tidak sesuai dengan prosedur.
“Banyak para buruh yang bekerja sudah melebihi prosedur kerja yang tidak menentu sehingga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Disini lah peran pemerintah sangat penting untuk menindak lanjuti kejadian ini agar kedepanya tidak terulang lagi,” pungkasnya.
Diketahui, Kegitan ini diikuti oleh sekitar 50 orang yang tegabung dari lembaga masyarakat sipil yakni Walhi, Jatam, Yayasan Tana Merdeka, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Kelompok Pelajar SMA.
