PALU – Pengurus Besar Forum Pemuda Kaili (FPK) Sulteng atau akrab di kalangan penyintas dan masyarakat dengan sebutan Relawan Pasigala bersama Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) kedua kubu pemerhati Korupsi dan penyintas akan menyatu dalam sebuah agenda aksi Demo akan di helat dalam waktu dekat.
Adalah Moh Raslin belakangan menjadi trend topik disejumlah Media Online dan cetak baik lokal maupun Nasional atas sepak terjangnya bersama KRAK Sulteng mengungkap berbagai kasus melibatkan sejumlah Balai diantaranya Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sulawesi Tengah pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah 28 september 2018 silam.
Aktivis Penyintas dan Petani tersebut blak blakan menjawab pertanyaan sejumlah wartawan tergabung dalam Forum Wartawan Kejati (FORWAT) Dikantin usai Shalat jumat di masjid Al Mizan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, perihal sudah hampir 5 tahun Hunian Tetap tidak kunjung selesai dan kinerja Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan BP2P Sulawesi Tengah pada pembangunan serentak Hunian Tetap yang ditandai dengan Ground Breaking diawal Januari 2023. Jum’at (17/3).
Menurut Raslin Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan BP2P Sulawesi Tengah dan jajarannya telah bekerja maksimal.
“Secara pribadi saya tidak menyalahkan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan jajarannya karena patut diduga proyek pembangunan Hunian Tetap ini telah diatur dari Pusat,”Ungkapnya
Tegas Raslin,ibarat masakan pihak BP2P Sulawesi Tengah tinggal disodorkan makanan siap saji.
“Sejumlah perusahaan BUMN selaku pemenang lelang yakni PT Adhi Karya PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Nindya Karya tidak memiliki kesiapan saat mereka ditetapkan sebagai Kontraktor Pelaksana,” Tudingnya.
Dari hasil Investigasinya ia menjelaskan pada bulan pertama pihak BUMN masih kocar kacir mencari Moulding (alat cetak panel Risha) belum lagi Kontraktor Pelaksana yang mengerjakan Sarana Infrastruktur Permukimannya seperti PT. Aphasko di Kelurahan Talise dan PT Bumi Karsa di Kelurahan Tondo Pekerjaannya sangat lamban. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat jalannya pembangunan Hunian Tetap (Huntap) saat ini.
Raslin membeberkan peran sejumlah BUMN yang kembali mengambil peran pada pelaksanaan pembangunan Hunian Tetap 2B 2C 2D dan 2E.
“Underperform BUMN PT. Wijaya Karya yang mengerjakan Huntap 1A tahun 2019 Pombewe dan Gawalise serta Huntap 1B dikerjakan perusahaan BUMN PT Waskita Karya tahun 2020 tersebar di wilayah Palu Sigi dan Donggala seharusnya dapat dijadikan tolok ukur Kementerian PUPR agar mengurangi peran perusahaan plat merah ini dilibatkan untuk penanganan Pembangunan Hunian Tetap karena sudah terbayang susah dan sesaknya,” Kesal Raslin.
Coba perhatikan,memasuki bulan ketiga minggu kedua progres pencapaian target pekerjaan sejumlah perusahaan BUMN masih jauh panggang dari api.
Olehnya Ketua Relawan Pasigala tergabung dalam Non-Governmental Organization Social Control (NGO-SC) kembali menjadi Keynote Speak dalam Aksi Demo menyatakan sikap di kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK, Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III.
“sebelum puasa FPK akan kembali menyisir satu persatu lokasi pembangunan Hunian Tetap 2B 2C 2D dan 2E di Kelurahan Tondo Talise Petobo Kota Palu,Sibalaya dan Bangga Kabupaten Sigi,” Mengakhiri. (R)
